Gubernur Kepri, Ansar Ahmad melalui Kepala Biro Hukum Provinsi Kepri Kuntum Purnomo berikan piagam penghargaan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri.Piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kepri, Ramelan Suprihadi di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepri, Selasa (15/03/2022). “Terimakasih setinggi-tingginya atas penghargaan yang diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Kepri. Tentunya ini menjadi motivasi untuk kami, meningkatkan komitmen dan totalitas bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya sebagai Pembina JDIH di Tingkat Provinsi” kata Ramelan Suprihadi. Piagam penghargaan tersebut serahkan dan diterima langsung oleh Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri pada saat pembukaan kegiatan peningkatan dan pengembangan anggota JDIH Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Rabu 29 Agustus 2018 bertempat di Hotel ASTON Tanjungpinang. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan Tema “HIDUP SEHAT TANPA NARKOTIKA”. Kegiatan Penyuluhan Hukum merupakan suatu kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan di 2 (dua) Kab/Kota yaitu di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Di Kota Tanjungpinang mengangkat Tema “HIDUP SEHAT TANPA NARKOTIKA” dan di Kota Batam dengan tema “MELEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL”. Dengan memperhatikan semakin maraknya perkembangan Narkotika dan informasi dan traksaksi elektronik di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau terutama di kalangan generasi muda di pandang perlu untuk melakukan penyuluhan hukum terkait masalah tersebut.

Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 120 orang terdiri dari :

  1. Pelajar Dari SMU/SMK di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam (60 org)
  2. Perwakilan Guru SMU/SMK di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. (60 org)

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab, untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Dalam era reformasi saat ini dan masa mendatang, Pemerintah daerah akan senantiasa dihadapkan dengan tantangan baik tantangan yang bersifat internal dalam upaya menciptakan kinerja yang lebih kondusif secara berdayaguna dan berhasil guna, maupun tantangan eksternal yang datang dari sebagian besar masyarakat yang kritis dan sadar akan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu upaya-upaya yang mengarah pada perbaikan kinerja organisasi pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan terus menerus di segala bidang melalui berbagai caraSalah satu hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintah terkait dengan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya. 

Batam, Di era teknologi informasi yang terus berkembang, kehadiran media sosial semakin diperlukan, karena media sosial dapat menjadi sarana  komunikasi dan informasi publik yang dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak. Sebagai salah satu  media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai informasi dan inspirasi, tapi juga  ekspresi diri (self expression), ”pencitraan diri” (personal branding) , dan ajang ”curhat” bahkan keluh kesah.  Status terbaik di media sosial adalah update status yang informatif dan inspiratif. Selain itu media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapan pun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam. Media sosial juga memiliki dampak  besar  pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya ”kecil” bisa seketika menjadi besar dengan media sosial, begitu pun sebaiknya orang ”besar” dalam sedetik bisa menjadi ”kecil” dengan media sosial. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat, baik sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memeperluas pertemanan dan lain-lain. 

Tanjungpinang, Senin 8 Mei 2016 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri mengadakan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016 bertempat di Hotel CK Tanjungpinang. Adapun peserta Kegiatan tersebut terdiri dari : Kabag Hukum beserta Eselon IV yang membidangi Perundang-undangan, Kabag Pemerintahan beserta eselon IV  yang membidangi Otonomi Daerah, Kepala Bagian Organisasi Kab/Kota, Pejabat Eselon III Biro Organisasi Setda Prov.Kepri dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Pejabat Eselon III yang membidangi Produk Hukum Kab/Kota. Sedangkan Narasumber terdiri dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri (ibu Hj. MARIYANI EKOWATI, S.H,., M.M dan Pembangu Rektor III Institut Pemerintahan Dalam Negeri Bapak DR.HYRONIMUS ROWA, M.Si.

Maksud dari Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk melakukan pembinaan khususnya di bidang hukum untuk disinergikan dengan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.