Tanjungpinang, Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Biro Hukum Sekreatriat daerah Provinsi Kepulauan Riau mencoba mendirikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat  agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia,sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab

Pepustakaan  adalah institusi pengelola koleksi karya tulis,karya cetak sdan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,informasi dan rekreasi para pemustaka. Yang dimaksud dengan pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan peprustakaan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan tang dimaksud dengan perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagaan, rumah ibadah atau organisasi lain.

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya. Perpustakaan khusu memberikan layan kepada pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya. Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan

Sejalan dengan hal dimaksud diatas, dalam rangka menyediakan dan memperbanyak koleksi referensi hukum yang ada di perpustakaan hukum, maka perlu dilakukan kegiatan Pengadaan Referensi Hukum

Maksud dari kegiatan  ini adalah dalam rangka menambah bahan perpustakaan hukum yang ada di Biro Hukum, dimana yang dimaksud dengan bahan perpustakaan yaitu hasil karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

  1. Referensi Hukum yang tersedia dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan,penelitian,pelestarian,informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
  2. Referensi hukum yang tersedia dapat memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa