Tanjungpinang, Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu adanya aturan-aturan dalam bentuk Produk Kepala Hukum Daerah. Produk Hukum Kepala Daerah tersebut dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah dapat berbetuk aturan yang bersifat mengatur (Regheling) dan bersifat ketetapan (Beschiking). Pengaturan Produk Hukum Daerah diatur didalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah namun dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam penyusunan PeraturanPerundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Peaturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah diterbitkan dengan beberapa pertimbangan yaitu bahwa pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hokum daerah secara sistematis dan terkordinasi.