Tanjungpinang, 12 November 2015. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau kedatangan tamu dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun agenda yang dilakukan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah melakukan kegiatan Kaji Terap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ada di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Alasan mereka datang ke Provinsi Kepulauan Riau untuk kaji terap adalah karena JDIH Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan penghargaan sebagai Pengelola Terbaik Ketiga tingkat Provinsi Se-Indonesia.

Acara pertemuan dibuka oleh Kabag Dokumentasi, Bapak  Bambang Hermanto Malik. Adapun perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah : Bapak  Kuntum Purnomo, SH, MH (Kabag Peraturan Perundang-undangan), Bapak  Ibnu Kholdun, SH (Kasubbag TU), Ibu. Justimar, SH, MH (Kasubbag Perumusan Kebijakan Kab/Kota), Alfa Edison, SH (Kasubbag Penyusunan Perda).

Sedangkan perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh Bapak  Togar Sinaga, SH selaku Kabag Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang sekaligus mengawali pertanyaan kepada kami “Bagaimanakah kiat-kiat yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengelola JDIH sehingga mendapatkan penghargaan terbaik ketiga tingkat Provinsi.”

Bapak Bambang Hermanto Malik menjelaskan perjalanan Biro Hukum dalam Pembangunan JDIH sampai sekarang ini. “Setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota diwajibkan untuk membangun JDIH diwilayahnya. Untuk itu kami memfasilitasi dengan mengajak 7 Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau yang belum mempunyai JDIH untuk melakukan studi banding ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur di akhir tahun 2012. Pada tahun 2013 kami mulai membangun JDIH Provinsi Kepulauan Riau. Perlahan kami mulai menata dari pengadaan peralatan, pengadaan buku-buku hukum  dan penggandaan produk hokum Provinsi Kepri. Berbagai langkah kami lakukan dalam pengembangan JDIH ini salah satunya dengan mengadakan Bimtek JDIH bagi anggota jaringan dengan melibatkan narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Kami juga selalu mengunjungi Pemerintah Provinsi lain yang sudah lama JDIH nya dan membandingkannya dengan JDIH Provinsi Kepri, kami juga mengambil ilmu dari Provinsi lain. Dan Alhamdulillah dengan waktu yang tidak begitu lama kami mendapatkan penghargaan PENGELOLAAN JDIH TERBAIK KETIGA tingkat Provinsi Se-Indonesia.

Bapak  Ibnu Kholdun, SH selaku PPTK Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Riau juga menjelaskan kondisi Peralatan yang dimiliki sendiri oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau maupun yang sewa khususnya dalam pengelolaan JDIH Provinsi Kepulauan Riau mulai dari Komputer PC, Scaner, Hosting Server, Printer, jaringan internet dan Pegawai yang bertugas mengelola JDIH Provinsi Kepri baik admin yang mengelola Website dan yang mengelola buku-buku Perpustakaan Hukum.

Selanjutnya pertanyaan dari pegawai yang lainnya adalah “Bagaimana cara menangani setiap SKPD yang ingin mengeluarkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur agar lebih cepat dalam kontek JDIH”. Terkait dengan pertanyaan tersebut, Bapak Kuntum Purnomo, SH, MH selaku Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau langsung menjawab bahwa Setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pembuatan Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur diminta untuk mengirimkan Soft Copy file tersebut melalui e-mail khusus Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut dimaksudkan agar SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bisa lebih mudah dan cepat dalam pembuatan Produk Hukum tersebut mengingat masih adanya SKPD yang berada diluar Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Dompak Tanjungpinang. Sehingga dengan mengirimkan Soft Copy tersebut bisa di periksa dan diperbaiki langsung oleh Staf Bagian Peraturan Perundang-undangan tanpa harus bolak balik ke Biro Hukum.

Pada akhir rangkaian kegiatan dilakukan pemberian cinderamata oleh masing-masing Provinsi dan Foto bersama Pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.