Tanjungpinang, Senin 8 Mei 2016 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri mengadakan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016 bertempat di Hotel CK Tanjungpinang. Adapun peserta Kegiatan tersebut terdiri dari : Kabag Hukum beserta Eselon IV yang membidangi Perundang-undangan, Kabag Pemerintahan beserta eselon IV  yang membidangi Otonomi Daerah, Kepala Bagian Organisasi Kab/Kota, Pejabat Eselon III Biro Organisasi Setda Prov.Kepri dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Pejabat Eselon III yang membidangi Produk Hukum Kab/Kota. Sedangkan Narasumber terdiri dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri (ibu Hj. MARIYANI EKOWATI, S.H,., M.M dan Pembangu Rektor III Institut Pemerintahan Dalam Negeri Bapak DR.HYRONIMUS ROWA, M.Si.

Maksud dari Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk melakukan pembinaan khususnya di bidang hukum untuk disinergikan dengan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Sedangkan Tujuan dari Kegiatan ini adalah Agar aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memahami dan mengerti akan pentingnya hukum di dalam penyelenggaraan Pemerintahan khususnya lagi terhadap pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sebagaimana Kita Ketahui Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah resmi berlaku sejak diundangkan di Lembaran Negara. Karenanya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan verifikasi dan inventarisasi, pendanaan, sarana/ prasarana dan dokumen (P3D) dapat selesai pada tahun ini, sehingga implementasi UU No. 23 Tahun 2014 dapat dilaksanakan tahun depan.

Dalam sambutan Plt. Gubernur Kepri yang dibacakan oleh Karo Hukum Setda Provinsi Kepri, Undang-Undang 23 Tahun 2014 pada Pasal 404 menghendaki segala pelimpahan wewenang selesai dalam dua tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Untuk itu semua susunan Pemerintahan agar melakukan percepatan penyelesaian pengalihan urusan, antar Kabupaten/ Kota dengan Provinsi begitu pula Pemerintah Pusat. Bersamaan itu, Pemerintah Daerah harus segera mempersiapkan penyesuaian mengenai kelembagaan, tata kelola dan sumber daya manusia terkait berlakunya Undang-Undang tersebut. Pelaksanaan serah terima Personal, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta dokumentasi (P3D) dalam rangka pelimpahan kewenangan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, begitupun produk hukum yang ada hendaklah segera dipersiapkan dan disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing Pemerintah yakni Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/  Kota.

Sehubungan hal itu maka terhadap personil, sarana dan prasarana atau aset yang selama ini dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, perlu segera diinventarisasi dan dievaluasi yang mendalam agar tidak terjadi selisih nilai/ volume begitu pula dengan kondisi terkini terhadap personil maupun aset/ barang milik daerah yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi begitupun sebaliknya. Kita haruslah bergerak cepat agar penyelesaian pelimpahan wewenang dapat dilaksanakan sesuai batas waktu pelimpahannya yakni pada 6 oktober 2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum beberapa urusan yang semula menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota seperti Kehutanan, Kelautan dan Sumber Daya Mineral, akan tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut beralih menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Bahwasanya setiap daerah memiliki prioritas pembangunan dan urusan Pemerintahan serta kelembagaan yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya. Khusus Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan memiliki karakter dan tantangan yang berbeda dengan daerah lain yang bukan kepulauan. Disamping luasnya lautan, potensi perikanan dan pariwisata serta wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga berimplikasi terhadap pengelolaan, pengurusan dan pengamanannya. dengan wilayah laut yang cukup luas dan letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tersebut, Pemerintah Provinsi memerlukan kerjasama aktif tidak saja dari semua Pemerintah Kabupaten/ Kota tapi juga dengan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan dan pengamanannya

Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan dan kekhasan daerah. Pembagian urusan Pemerintahan secara tegas dan jelas pada masing-masing tingkatan Pemerintahan kiranya akan memperjelas siapa melakukan apa begitupun penanggungjawabnya pada masing-masing tingkatan Pemerintahan. Untuk itu dalam rangka pengalihan dan pelimpahan kewenangan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota agar segera pula menginventarisasi Produk Hukum Daerah untuk kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 agar terwujud efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pekerjaan penting dan mendesak saat ini adalah mensinergikan kegiatan Provinsi dengan Kabupaten/ Kota. hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi stagnasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terutama yang bersifat pelayanan publik.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ini diharapkan dapat mewujudkan efektifitas Pemerintah Daerah dalam klasifikasi urusan, pembagian urusan dan penyelenggaraan urusan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Hal tersebut pada dasarnya dilakukan dalam rangka memperbaiki dan memperjelas pengaturan berbagai aspek Pemerintahan Daerah. Sehubungan hal itu perlu kita tingkatkan koordinasi antar lini Pemerintahan Daerah dan peran aktif aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sebelum mengakhiri Pidatonya,dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut Kepala Biro Hukum (ibu Hj. MARIYANI EKOWATI, S.H,., M.M) mengharapkan agar kegiatan rapat koordinasi ini dapat dijadikan suatu wadah komunikasi antar lini pemerintahan daerah dan sinergitas optimal antara pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota dalam penyusunan produk hukum daerah guna mewujudkan harmonisasi produk hukum daerah, sehingga proses perwujudan keadilan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat akan semakin cepat terwujud