Tanjungpinang, Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah daerah merupakan bagian integralnya yangtelah memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir itu ialah suatu masyarakat adil dan makmur, material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Umumnya semua negara yang mempunyai wilayah yang luas menganut kebijaksanaan desentralisasi yang dimanifestasikan dalam bentuk unit pemerintahan bawahan (sub national goverment) dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Sebagai implikasi dari pemeberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undnag-Undnag ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat maka masing-masing daerah memiliki keleluasaan dan kebebasan untuk membentuk produk hukumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerahnya tanpa harus terlalu banyak tergantung dan selalu menunggu petunjuk pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari pengawasan umum dan pengawasan teknis.

Maksud dan Tujuan

        Maksud dari Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabuapten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan  terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota baik yang bersifat Rancangan maupun yang yang sudah ditetapkan untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undnagan yang berlaku.

        Tujuan dari kegiatan ini adalah agar semua Produk Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan HAM dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 6 s/d 7 mei 2014 bertempat di hotel Comfort Tanjungpinang. Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari : Kabag Hukum, Kasubag Perundang-Undangan Setda Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri, Kabag dan Kasubag yang membidangi Perundang-Undangan pada Setwan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kepri serta SKPD terkait Provinsi Kepri.Materi dan Narasumber terdiri dari :

  1. Peranan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Berspektif HAM dari Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta
  3. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dari Provinsi Kepulauan Riau
  4. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota di hadiri oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten?kota se- Provinsi Kepulauan Riau beserta Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian Produk Hukum Setwan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan SKPD Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi Ranperda Kabupaten/Kota yang dilakukan Evaluasi. Narasumber dari kegiatan tersebut terdiri dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala SKPD Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan materi Perundang-Undangan yang disampaikan.

Hasil Yang Dicapai

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini dapat dihasilkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Setiap permasalahan yang terdapat pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat dipecahkan dengan solusi-solusi yang disampaikan oleh para narasumber.
  2. Peserta dapat memahami bagaimana peranan dan fungsi  Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota, hal ini bermaksud agar Kabupaten/Kota menyampaikan Ranperda maupun Perdanya kepada Pemerintah Provinsi untuk dilakukan evaluasi maupun klarifikasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundangan-Undangan.
  3. Peserta dapat mengetahui dan memahami setiap Peraturan Perundang-Undangan yang baru ditetapkan karena akan berdampak kepada produk hukum yang dikeluarkan oleh masing0masing Kabupaten/Kota.

Kendala Yang di Hadapi

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota antara lain :

  1. Anggaran yang sangat terbatas sehingga waktu pelaksanaan kegiatan cukup terbatas sehingga outcome yang dicapai kurang memuaskan seprti yang diharapkan.
  2. Penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber dari biro Hukum Kemnedagri sangat terbatas karena sesuatu hal yang menyebabkan segera kembali ke Jakarta sehingga kesempatan peserta untuk melakukan sesi tanyajawab sangat terbatas

Kesimpulan

Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan  terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota baik yang bersifat Rancangan maupun yang yang sudah ditetapkan untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undnagan yang berlaku. Dengan tujuan agar semua Produk Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan HAM dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Disamping itu diharapkan dengan adanya pelaksanaan rapat koordinasi ini dapat menampung segala permasalahan-permasalahan yang ada di setiap Kabupaten/Kota dan bagaimana Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah dapat memberikan solusi/penyelesaian dari permasalahan tersebut.