Tanjungpinang, Penyelenggaraan umum Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hal penting yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu adanya aturan-aturan dalam bentuk Produk Hukum Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah  dalam melaksanakan tugas, wewenang, kebijakan dan tanggungjawab serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan proses penting dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah. Berdasarkan Prolegda inilah Peraturan Daerah yang akan diprioritaskan dalam masa satu tahun anggaran disusun. Sebagai perangkat pengaturan legal-formal dalam Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah seharusnya dapat merespon kebutuhan masyarakat yang mendesak. Terlebih lagi dalam konteks perbaikan kondisi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan Daerah seharusnya dapat secara jeli membidik persoalan-persoalan penting dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, prioritas penyusunan Peraturan Daerah menjadi hal yang strategis. Dari penyusunan prioritas yang jelas, masalah kedua dalam hal penyusunan Peraturan Daerah menjadi bisa diupayakan untuk diatasi, yaitu substansi yang memadai. Tidak adanya prioritas yang jelas sejak awal akan membuat Peraturan Daerah yang penting justru hanya mendapatkan porsi waktu yang sedikit sehingga kualitas substansinya menurun.

Kegiatan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dilaksanakan Pada tanggal 12 April 2013 bertempat di Hotel Pelangi dengan dihadiri Oleh 30 SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

dengan hasil sebagai berikut:

  1. SKPD yang mengusulkan Prolegda antara lain :
  2. Balai Diklat Provinsi Kepulauan Riau
  3. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
  4. Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Kepulauan Riau
  5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau

Usulan-usulan Ranperda tersebut akan dibahas dengan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Agustus 2013