Tanjungpinang, Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabag Pengkajian Produk Hukum Kab/Kota Bapak RIAWAN WIJAYANTO, SH, MM selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan mengatakan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyusun, mengajukan dan menetapkan Rancangan Produk Hukum menjadi Produk Hukum Daerah. Adapun Produk Hukum Daerah dimaksud meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu adanya pedoman tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mengikat semua lembaga yang berwenang dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Ibu Hj. MARIYANI EKOWATI, SH, MM mengatakan bahwa Pelaksanaan Otonomi Daerah membawa konsekuensi kepada pola tata kelola Pemerintahan antara PemerintahPusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat, dilaksanakan melalui azas pembantuan, akan tetapi selama sepuluh tahun pelaksanaan otonomi ini, jumlah kabupaten dan kota telah bertambah menjadi 399 kabupaten dan 98 kota. Dan untuk Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 5 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Hal ini menyebabkan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi sangat lemah untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan posisi Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi sekaligus berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi.Dalam hal ini, Gubernur mempunyai fungsi menjebatani dan memperpendek rentangKendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau

Dalam pasal 38 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diwilayah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang :

  1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
  2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah provinsi kabupaten/kota; dan
  3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi kabupaten/kota.

Sehubungan telah di sahkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang pemberlakuannya tanggal 1 januari 2010 serta untuk memenuhi ketentuan pasal 78 ayat (4) huruf c undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (UUPR) menyatakan bahwa semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disusun atau di sesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan namun sampai saat ini masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah di provinsi Kepulauan Riau di tuntut untuk memahami dan menguasai pengetahuan tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dan barometer dalam pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut maka di perlukan Fasilitasi Perundang-undangan melalui Rapat Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, diharapkan dalam kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan wawasan aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban secara profesional dan akuntabel guna suksesnya daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah secara responsif.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riaumengaharapkan agar peserta dalam mengikuti kegiatan rapat ini tidak hanya menerima materi secara satu arah tetapi di harapkan bisa bersikap proaktif memberikan tanggapan secara kritis, konstruktif dan demokratis.

Kegiatan Fasilitasi Perundang-undangan dengan tema Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau di laksanakan pada tanggal 7 s/d 8 Mei di Hotel Pelangi Jl. D.I Panjaitan Km. 6 Tanjungpinang dengan peserta rapat berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari pejabat/staf Provinsi dan Kabupaten/Kota diwilayah provinsi kepulauan riau yang membidangi hukum dan peraturan perundang-undangan.

Rapat Fasilitasi  Perundang-undangan disampaikan oleh 2 (dua) orang narasumber dari Kementerian Dalan Negeri Republik Indonesia dengan materi Evaluasi Tata Ruang dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Materi Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 Tujuan dari Kegiatan ini adalah :

  1. Agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanRiau dan kabupaten/kota dapat memahami dan melaksanakan  pembentukan produk hukum daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi  Daerah  dan Tata Ruang Wilayah.
  2. Membina, mengawasi dan mengevaluasi Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah