Tanjungpinang, 17 Juni 2015 bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Gedung A Lantai 3 Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Biro Hukum melaksanakan kegiatan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2015. Rapat dibuka langsung oleh Ibu. Mariyani Ekowati, SH.MM selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada pukul 09.00 WIB. Adapun agenda rapat Prolegda tersebut adalah Penyampaian usulan Program Legislasi Daerah untuk tahun 2016, Pembahasan urgensy usulan Rancangan Peraturan Daerah dan Lain-lain yang dianggap perlu.

Mengawali rapat kegiatan Prolegda, Ibu. Mariyani Ekowati, SH,MM menyampaikan hasil Program Legislasi Daerah antara lain bahwa :

    1. Ranperda tentang Ketenagalistrikan.
    2. Ranperda tentang Pertambangan Mineral.
    3. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah.
    4. Ranperda tentang Pelayanan Publik Prov. Kepri.
    5. Ranperda tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Prov. Kepri.
    6. Ranperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Laut Daerah.
    7. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021.
    8. Ranperda tentang LPP APBD 2015.
    9. Ranperda tentang Perubahan APBD 2016.
    10. Ranperda tentang APBD 2017.
    11. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).
    12. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.
    13. Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Pembangunan Kepri.
    14. Ranperda tentang Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida.

Tanggapan-tanggapan :

 1.   Kuntum Purnomo, SH

Terkait dengan kegiatan Program Legislasi Daerah ini, saya sarankan agar kita mempersiapkan terlebih dahulu Rancangan Peraturan Daerah, kemudian termasuk juga Rancangan Peraturan Daerah yang telah dipersiapkan Naskah Akademisnya untuk menjadi prioritas kita menyampaikan ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ranperda yang merupakan perintah dari Undang-Undang cukup melampirkan penjelasan tetapi ranperda yang tidak perintah Undang-Undang maka wajib melampirkan Naskah Akademik.

 2.   Mariyani Ekowati, SH., MM.

Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didalam pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota didalam pengelolaan/kewenangan banyak yang berubah terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pemukiman rakyat, keamananan/ketertiban, dan sosial.

 3.   Tengku Irfan , ST.

Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana di sektor Kelautan yang kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/ atau kearah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut atardua Daerah provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diuukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut. Dan atas dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelauatan maka perlu diusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Laut Daerah dari Dinas Perhubungan Prov. Kepri.

 4.   Kuntum Purnomo, SH

Apa yang disampaikan Bpk. Tengku Irfan dapat diterima dan akan kita inventalisir menjadi usulan Program Legislasi Daerah Tahun 2016 bersama usalan-usulan dari SKPD lainnya.

 5.   Maysarah, SE

Terkait dengan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Pembangunan Kepri harus disertakan dengan Naskah Akademik dan analisa keuangan atau analisa investasi.

Rapat diakhiri dengan menyampaikan kesimpulan oleh Bapak KUNTUM PURNOMO,SH yang juga sebagai Moderator Rapat antara lain : 

  1. Terkait Perda Pengelolaan Dana Bergulir yang merupakan inisiatif DPRD disebabkan dengan adanya Regulasi Peraturan Perundangan maka untuk itu diperlukan adanya revisi Perda tersebut agar diusulkan kembali dalam Prolegda Tahun 2016 dan diharapkan kepada SKPD terkait untuk dapat mengkoordinasikan kembali perda bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
  2. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah berikut Naskah Akademisnya (bagi Ranperda yang memerlukan kajian) untuk segera disampaikan ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal harus dilakukan Rapat tersendiri.
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi harus dilakukan Rapat tersendiri.
  5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Kepulauan Riau harus dilakukan Rapat tersendiri.
  6. Mempersiapkan segala keperluan administrasi terkait pelaksanaan kegiatan prolegda ini