Tanjungpinang, 25 Agustus 2015 bertempat di ruang rapat Gubernur Kepulauan Riau Gedung A Lantai 4 Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Biro Hukum melaksanakan Rapat kegiatan Program Legislasi Daerah Tahun 2015 yang kedua. Rapat dibuka oleh Ibu. Mariyani Ekowati, SH.MM selaku Kepala Biro Hukum Setda Prov.Kepri pada pukul 10.00 WB. Adapun peserta rapat berjumlah 28 orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun agenda rapat Prolegda tersebut adalah Penyampaian usulan Program Pembentukan Peraturan  Daerah Provinsi (PROPEMPERDA PROV) untuk tahun 2016, Pembahasan urgensy usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepri, dan Lain-lain yang dianggap perlu.

Mengawali rapat kegiatan Prolegda, Ibu. Mariyani Ekowati, SH,MM menyampaikan hasil Program Legislasi Daerah antara lain bahwa :

  1. Ranperda tentang Ketenagalistrikan.
  2. Ranperda tentang Pertambangan Mineral.
  3. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah.
  4. Ranperda tentang Pelayanan Publik Prov. Kepri.
  5. Ranperda tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Prov. Kepri.
  6. Ranperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Laut Daerah.
  7. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021.
  8. Ranperda tentang LPP APBD 2015.
  9. Ranperda tentang Perubahan APBD 2016.
  10. Ranperda tentang APBD 2017.
  11. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).
  12. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.
  13. Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Pembangunan Kepri.
  14. Ranperda tentang Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida.
  15. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Kepulauan Riau.
  16. Ranperda tentang Pelayanan Haji Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Tanggapan-tanggapan :

1.   Kuntum Purnomo, SH

Terkait dengan kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi , saya sarankan agar kita mempersiapkan terlebih dahulu Rancangan Peraturan Daerah, kemudian termasuk juga Rancangan Peraturan Daerah yang telah dipersiapkan Naskah Akademisnya untuk menjadi prioritas kita menyampaikan ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ranperda yang merupakan perintah dari Undang-Undang cukup melampirkan penjelasan tetapi ranperda yang tidak perintah Undang-Undang maka wajib melampirkan Naskah Akademik.

2.   Mariyani Ekowati, SH., MM.

Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didalam pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota didalam pengelolaan/kewenangan banyak yang berubah terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pemukiman rakyat, keamananan/ketertiban, dan sosial.

3.   Novianto Amri : Biro Organisasi Seketariat Daerah Prov. Kepri

Untuk pelaksanaan Ranperda tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Prov. Kepri terkait Anggaran untuk Naskah Akademik akan disusun pada Triwulan. I APBD Murni.

Tanggapan : Ranperda tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Prov. Kepri akan dibahas pada masa sidang ke III dan terkait dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah banyak sekali yang menjadi perubahan terkait kewenangan dan dapat menjadi ancang-ancang untuk SKPD menyusun Ranperda yang menjadi Perintah UU. Melalui rapat ini diproritaskan yaitu Ranperda Pelayanan Publik, yang diutamakan SKPD yang melakukan fungsi Pelayanan Dasar.

4.   Alfian, S.Sos, M.Si : Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kepri

Terkait UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan  melalui Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kepri, dianggap Ranperda Pertambangan dan Mineral sangat penting.

Tanggapan : Penyusunan Naskah Akademik sudah selesai dan akan dimasukkan pada pembahasan sidang.

5.   Azis Kasis Djou : Dinas Perhubungan Prov. Kepri

Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana di sektor Kelautan yang kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/ atau kearah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut atardua Daerah provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diuukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut. Dan atas dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelauatan maka perlu diusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Laut Daerah dari Dinas Perhubungan Prov. Kepri.

Tanggapan : Ranperda ini menangkap peluang yang ada dari UU No. 23 Tahun 2014. Harus dilakukan uji publik terkait dengan Ranperda yang ingin diajukan agar Ranperda yang dibuat jelas sasaran dan manfaat.

6.     Any Lindawaty : BAPPEDA PROV. KEPRI

Berharap seluruh leading sektor SKPD terkait, agar program yang ada dapat semua disaldur pada Ranperda RPJMD dan SKPD dapat menelaah terkait UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SKPD yang sudah menyusun Draft RPJMD dapat segera mengkoordinasikan ke Biro Ekonomi .

Tanggapan : Supaya SKPD tidak terlalu tinggi menetapkan indikator program.

7.     Edi Sofian : Biro Kesra Prov. Kepri

Akan mengusulkan Ranperda tentang Pelayanan Haji Daerah

Tanggapan : Agar tufoksi Kesra tidak bertabrakan dengan Depag.

8.     Yessi Yunius : Biro Perlengkapan

Didalam PP 27 Badan Pengeluaran Milik Daerah banyak mengalami kesulitan terkait Aset. Dan menjadi informasi kepada SKPD menyerahkan data terkait hibah serta masih menunggu perubahan peraturan pelaksanaan.

Rapat diakhiri dengan menyampaikan kesimpulan oleh Bapak KUNTUM PURNOMO,SH yang juga sebagai Moderator Rapat antara lain : 

  1. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah berikut Naskah Akademisnya (bagi Ranperda yang memerlukan kajian) untuk segera disampaikan ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau guna menentukan agenda sidang pembahasan.
  2. Mempersiapkan segala keperluan administrasi terkait pelaksanaan kegiatan Propemperda Provinsi ini