Hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel.Tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional, dimana Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupkan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan pusat JDIHN dengan anggotanya sesuai pada pasal 4 adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan Sekretariat Dewan, dimana pimpinan instansi wajib membentuk organisasi JDIH dilingkungannya.

Untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi.

Pemerintah provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Biro Hukumnya telah melakukan pembangunan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terkoneksi dengan 38 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Biro Hukum bersama-sama para Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Kabid Hukum pada Kanwil Hukum  dan Ham Provinsi Kepri melakukan studi banding Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka Kegiatan Fasiliasi Pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Se-Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan fasilitasi pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dimaksudkan untuk membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan tujuan sebagai berikut:  

  1. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya.;
  2. Menjamin ketersediaand okumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  3. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasidaninformasihukum

Dengan dibangunnya JDIH diharapkan terbangunnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum, sehinggatercipta peningkatan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab