Tanjungpinang, Penyelenggaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Fasilitasi Produk Hukum Kepala Daerah merupakan proses penting dalam proses penyusunan Peraturan Kepala Daerah baik itu berupa Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.

Fasilitasi Produk Hukum Kepala Daerah tersebut lebih menelaah legal drafting dalam penyusunan Peraturan Hukum Kepala Daerah.

Dalam konteks ini, penyusunan Peraturan Kepala Daerah menjadi hal yang strategis dan penting dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan harapan bahwa Produk Hukum Kepala Daerah yang dibentuk sesuai dengan tata aturan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku