Tanjungpinang, Kamis 25 Februari 2016 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Riau mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Riau dengan Tema “TERCIPTANYA KERJASAMA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANGKA PENYEDIAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM” bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Riau. Adapun peserta Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, SKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan perwakilan Perguruan Tinggi di Kota Tanjungpinang. Sedangkan Narasumber terdiri dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri (ibu Hj. MARIYANI EKOWATI, S.H,., M.M dan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia (Bapak Drs. Buddy Wihardja, M.Si). Dalam Pemaparannya, Ibu Hj. MARIYANI EKOWATI, S.H,.M.M sebagai Narasumber yang pertama menjelaskan tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Riau.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berada di bawah BPHN Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia juga merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Provinsi Kepulauan Riau. Adapun anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepri terdiri dari JDIH Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta Se-Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai Pusat JDIH di Provinsi Kepulauan Riau, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya memenuhi kebutuhan JDIH di Provinsi Kepri. Wujud dari pemenuhan tersebut di implementasikan dalam pembangunan JDIH Provinsi Kepri dari segala aspek seperti Pembangunan Perpustakaan Hukum, Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang Perpustakaan Hukum dan Sistem JDIH, Pengadaan Buku-Buku Referensi Hukum dan Pembangunan SDM untuk mengelola JDIH di Provinsi Kepri. Saat ini koleksi buku referensi hokum di Biro hokum sebanyak 823 judul buku. Saat ini buku-buku tersebut masih dalam pendataan dan jika sudah selesai dan mempunyai ruangan sendiri Buku-buku ini nantinya dapat di pinjam oleh siapa saja yang sudah terdaftar dalam anggota Perpustakaan Hukum Provinsi Kepri. 

Sistem JDIH atau Sistem Informasi Hukum (SISKUM) Provinsi Kepri bisa di akses melalui alamat http://jdih.kepriprov.go.id. Sistem JDIH Provinsi Kepri selain memuat konten artikel kegiatan Biro Hukum juga memuat data-data Produk Hukum Daerah Se-Provinsi Kepri. Adapun Produk Hukum Daerah tersebut meliputi Peraturan Daerah Provinsi Kepri, Peraturan Daerah Kab/Kota Se-Provinsi Kepri, Peraturan Gubernur Kepri dan Peraturan Bupati dan Walikota Se-Provinsi Kepri. Total sampai saat ini berjumlah 1.409 data Produk Hukum Daerah Se-Provinsi Kepri. 

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ikut peduli dan terus mendorong kepada anggota JDIH Kabupaten / Kota yang belum mempunyai JDIH diwilayahnya agar segera membangun JDIH tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung