Tanjungpinang, Peraturan daerah (perda) Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama kepala daerah. Sebagai provinsi yang baru yeng terdiri dari 7 Kabupaten/kota yang terletak berdekatan dengan Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dll, sebagai negara kepulauan sudah tentu sangat rentan akan terjadinya bencana alam dan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti narkotika, perdagangan orang dan lain sebagainya maka dari itu Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap struktur dan infrastuktur Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mendukung sebagaimana hal tersebut diatas maka dipandang perlu dilakukan Sosialisasi terhadap peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. 

Peraturan Daerah yang merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program  pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau perlu mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Riau. Pembangunan dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012 perlu dilakukan sosialisasi peraturan daerah tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat kepulauan Riau agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami materi-materi yang terkandung di dalam peraturan Daerah tersebut.

Kegiatan dimaksud adalah merupakan salah satu langkah dalam usaha untuk menginformasikan kepada masyarakat akan produk hukum Nasional maupun produk hukum daerah.

Maksud dari Kegiatan ini adalah mengupayakan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum Nasional maupun produk hukum Daerah.

Tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut:

  1. Agar masyarakat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dapat mengetahui dan memahami produk hukum Nasional dan Produk Hukum Daerah dan menerapkan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.
  2. Meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
  3. Membantu kelancaran pelaksanaan otonomi daerah yang bersinergis dan terintegrasi dalam rangka menciptakan masyarakat yang taat hukum