Sebagai upaya mensuskseskan program pemerintah dalam hal pemberantasan kemiskinan, Biro Hukum berinisiasi untuk membuat suatu Peraturan tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan syarat-syarat masyarakat miskin tersebut akan diatur lebih lanjut dan disesuaikan dengan  hasil dari Badan Statistik di Daerah. Uji Publik Ranperda tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat miskin khususnya yang berada pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Masukan-masukan dari Uji Publik Ranperda Bankum yang dihadiri oleh Instansi terkait, Akademisi, Praktisi Hukum serta LSM akan menjadi masukan untuk menjadi bahan dalam pembahasan Ranperda Bankum antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Biro Hukum  dengan Banleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau