Tanjungpinang, Selasa, tanggal 9 Desember 2014 Biro Hukum Setda Provinsi Kepri mengadakan Uji Publik Naskah Akademis Ranperda tentang Pembentukan Lembaga Pengelolaan Perairan Kepri. Kegiatan Uji Publik melibatkan SKPD terkait dan Organisasi yang terkait sebagai berikut : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Biro Organisasi Setda Provinsi Kepri, UMRAH, STISIPOL, BEM STISIPOL, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepri, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepri, HNSI, LKPI, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepri, BLH Provinsi Kepri, Inspektorat Provinsi Kepri, Direktur BUP.  Dalam rangka pembentukan Badan Pengelolaan Perairan Kepri diharapkan dapat memaksimalkan sumberdaya alam yang ada dan ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten di dalamnya.

Penyusunan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah harus responsive terhadap perkembanganan zaman. Secara normative evaluasi kelembagaan daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada PP 8 Tahun 2003 dan PP Nomor 41 Tahun 2007.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang terdiri dari 98% lautan dimana merupakan alur pelayaran internasional antar benua, daerah Provinsi yang berciri geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya