Tanjungpinang, Rabu 29 Agustus 2018 bertempat di Hotel ASTON Tanjungpinang. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan Tema “HIDUP SEHAT TANPA NARKOTIKA”. Kegiatan Penyuluhan Hukum merupakan suatu kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan di 2 (dua) Kab/Kota yaitu di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Di Kota Tanjungpinang mengangkat Tema “HIDUP SEHAT TANPA NARKOTIKA” dan di Kota Batam dengan tema “MELEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL”. Dengan memperhatikan semakin maraknya perkembangan Narkotika dan informasi dan traksaksi elektronik di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau terutama di kalangan generasi muda di pandang perlu untuk melakukan penyuluhan hukum terkait masalah tersebut.

Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 120 orang terdiri dari :

  1. Pelajar Dari SMU/SMK di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam (60 org)
  2. Perwakilan Guru SMU/SMK di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. (60 org)

 Narasumber Kegiatan Penyuluhan Hukum :

  1. Badan Narkotika Nasional RI diwakili oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau
  2. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
  3. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
  4. Kanwil Hukum dan HAM Prov. Kepri

Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa narkoba (Narkotika dan Obat-obatan) atau lebih tepatnya NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) adalah bahan zat atau obat yang bila masuk ke dalam tubuh kita akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial, oleh karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA. Adapun NAPZA tersebut sering disebut juga sebagai zat psikoaktif yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada prilaku, perasaan dan fikiran.

Melihat dari dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba tersebut, maka hal yang paling utama untuk dilakukan adalah tindakan preemtif (edukatif) dan preventif (pencegahan). Tindakan edukatif dilakukan dengan tujuan menghilangkan faktor peluang dan pendorong pengkonsumsian narkoba oleh masyarakat. Misalnya melalui kegiatan pembinaan, penyebaran poster-poster, sosialisasi, penyuluhan sebagaimana yang kita laksanakan saat ini, dan lain sebagainya. Sedangkan pencegahan dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi dan jalur peredaran gelap narkoba. Misalnya melakukan razia ditempat-tempat yang diduga kuat menjadi sarang narkoba, pengawasan di Bandara dan lain-lain. Namun demikian, tindakan represif (penegakan hukum terhadap penyalahgunaan yang sudah terjadi) juga tetap harus digalakkan. 

Pemerintah Provinsi Kepri memiliki komitmen yang kuat terhadap upaya memerangi Narkoba, dengan terus mengupayakan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Kepri. Hal tersebut penting karena dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera hari ini dan di masa depan, diperlukan masyarakat dan generasi penerus yang bebas dari Narkoba. Hal itu tentunya menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memerangi narkoba. Kita tidak akan mampu bersaing dengan bangsa lain jika tidak melindungi masyarakat kita dari bahaya Narkoba sejak dini.

Dalam sambutannya, Karo Hukum Setda Provinsi Kepri (Bpk. HERI MOKHRIZAL, SH, MH) mengajak seluruh komponen masyarakat di Provinsi Kepri untuk bekerja bersama lebih keras lagi dalam memberantas bahaya Narkoba sampai tuntas. Untuk itu Beliau berpesan : 

 Pertama, kepada seluruh komponen masyarakat untuk melakukan langkah-langkah kongkrit, dimulai dari lingkungan masing-masing. Mari kita ciptakan lingkungan bebas narkoba, mulai dari lingkungan terkecil, diri sendiri, keluarga kita, RT, RW, Kampung dan seterusnya. 

 Kedua, kepada Badan Narkotika Nasional diharapkan untuk lebih ofensif, lebih aktif dan terus berinisiatif melakukan langkah-langkah koordinasi dan langkah strategis dalam memberantas  narkoba dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Selain itu, juga saya meminta keikutsertaan aktif dari Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Swasta serta Kelompok-Kelompok Masyarakat, RT, RW, Kelurahan/Desa, untuk menjaga lingkungan masing-masing agar bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian upaya pemberantasan kejahatan narkoba benar-benar menjadi suatu gerakan bersama. 

 Ketiga, jalin sinergi di antara aparat penegak hukum agar terlaksana penegakan hukum yang mempunyai dampak signifikan bagi upaya pemberantasan kejahatan narkoba, dengan memberikan sanksi hukum yang keras namun tetap menjunjung tinggi azas keadilan. Disharmoni atau friksi di antara aparat penegak hukum justru akan menguntungkan jaringan sindikat narkoba dan merugikan kita semua. Begitu pula inkonsistensi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain terkait tindak kejahatan Narkotika, akan mengakibatkan hukum tidak berwibawa. 

 Keempat, Karo Hukum juga meminta agar kalangan pendidikan mengintegrasikan penanaman kesadaran akan bahaya narkoba ke dalam kurikulum dan kegiatan-kegiatan sekolah mulai dari tahap pendidikan yang paling dini. Para guru diharapkan untuk memberikan perhatian khusus mengenai pendidikan anti narkoba di sekolah masing-masing. Selain itu pula sosialisasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat umum harus terus dilakukan secara rutin.

Lebih lanjut, Karo Hukum mengatakan “Sekali lagi masalah narkoba adalah masalah kita semua, untuk itu mari kita berantas penyalahgunaan narkoba dengan berbasis pada ketahanan keluarga. Media baik cetak maupun elektronik, mempunyai peran yang sangat besar untuk memberikan penyadaran terhadap berbagai bahaya narkoba. Narkoba amat sangat merusak generasi penerus bangsa. Apakah kita hanya tinggal diam dan membiarkan orang-orang yang kita kasihi (suami, isteri, anak, teman, saudara dan sebagainya) menjadi korban ? tentu tidak !. Selain itu, permasalahan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya merupakan persoalan nasional dan internasional yang perlu segera kita tangani bersama. Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia telah sepakat untuk memberantas NarkobaSemoga hal tersebut dapat diwujudkan secara nyata, sehingga generasi muda dan masyarakat kita dapat terselamatkan dari ancaman narkoba.”