Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab, untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Dalam era reformasi saat ini dan masa mendatang, Pemerintah daerah akan senantiasa dihadapkan dengan tantangan baik tantangan yang bersifat internal dalam upaya menciptakan kinerja yang lebih kondusif secara berdayaguna dan berhasil guna, maupun tantangan eksternal yang datang dari sebagian besar masyarakat yang kritis dan sadar akan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu upaya-upaya yang mengarah pada perbaikan kinerja organisasi pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan terus menerus di segala bidang melalui berbagai caraSalah satu hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintah terkait dengan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya. 

Gubernur Kepri yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Ibu Maryani Ekowati, SH, MM menyambut gembira dan bahagia dengan dilaksanakannya Kegiatan Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan terselenggaranya Harmonisasi dan Sinkronisasi ini menjadi pengharapan dan tujuan kita bersama, akan tercapainya satu pemahaman dan pengertian untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Aparatur dalam pendayagunaan dan pengelolaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. 

Kegiatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengelolaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 di laksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2018, bertempat di  Hotel Aston Karimun, Tanjung Balai Karimun. Adapun Narasumber pada kegiatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengelolaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018, dari Badan   Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. 

Kegiatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengelolaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat provinsi Kepulauan Riau dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Aparatur dalam pendayagunaan dan pengelolaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat dalam system jaringan yang akan diintegrasikan dengan database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.  

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

  1.  Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur/SDM dalam  Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
  2.  Aparatur/SDM mampu menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  3. Terjalinnya kerjasama yang efektif antara pengelola Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hokum menuju integrasi nasional JDIHN.