Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan umum pemerintahan merupakan hal penting yang menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dipandang perlu adanya aturan-aturan dalam bentuk Peraturan Daerah. Penyelenggaraanpemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban,dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan ketentuan lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lainnya.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalahpembuatan Peraturan Perundang-undangan yangmencakup tahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.Dalam konteks ini,

kegiatan Koordinasi Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu upaya agar Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat diterima dan disahkan menjadi Peraturan Daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian atau Lembaga terkait yang membidangi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. 

Maksud dari kegiatan Koordinasi Peraturan Perundang-undangan agar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah :

  1. Meningkatkanpemahaman dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah menjadi lebih baik sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Rancangan Peraturan Daerah yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah Provinsi Kepulauan Riau akan menghasilkan Peraturan Daerah yang implementatif dan efektif.