Tanjungpinang, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu dengan cara penyebaran pamphlet berbentuk brosur dan pemasangan spanduk di sejumlah titik diwilayah Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga Adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat dan mampu menggerakkan partisipisasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan Lembaga adat Melayu Kepulauan Riau merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan visi Kepulauan Riau 2020.

Adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah adat yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah perlu dibina dan dikembangkan secara nyata dan dinamis sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional.

Tanjungpinang, Selasa, tanggal 9 Desember 2014 Biro Hukum Setda Provinsi Kepri mengadakan Uji Publik Naskah Akademis Ranperda tentang Pembentukan Lembaga Pengelolaan Perairan Kepri. Kegiatan Uji Publik melibatkan SKPD terkait dan Organisasi yang terkait sebagai berikut : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Biro Organisasi Setda Provinsi Kepri, UMRAH, STISIPOL, BEM STISIPOL, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepri, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepri, HNSI, LKPI, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepri, BLH Provinsi Kepri, Inspektorat Provinsi Kepri, Direktur BUP.  Dalam rangka pembentukan Badan Pengelolaan Perairan Kepri diharapkan dapat memaksimalkan sumberdaya alam yang ada dan ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten di dalamnya.

Tanjungpinang, Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu adanya aturan-aturan dalam bentuk Produk Kepala Hukum Daerah. Produk Hukum Kepala Daerah tersebut dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah dapat berbetuk aturan yang bersifat mengatur (Regheling) dan bersifat ketetapan (Beschiking). Pengaturan Produk Hukum Daerah diatur didalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah namun dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam penyusunan PeraturanPerundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Peaturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah diterbitkan dengan beberapa pertimbangan yaitu bahwa pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hokum daerah secara sistematis dan terkordinasi.

Tanjungpinang, Penyelenggaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Fasilitasi Produk Hukum Kepala Daerah merupakan proses penting dalam proses penyusunan Peraturan Kepala Daerah baik itu berupa Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.

Fasilitasi Produk Hukum Kepala Daerah tersebut lebih menelaah legal drafting dalam penyusunan Peraturan Hukum Kepala Daerah.

Dalam konteks ini, penyusunan Peraturan Kepala Daerah menjadi hal yang strategis dan penting dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tanjunghpinang, Penyelenggaraan umum pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hal penting yang menjadi perhatian masyarakat. Dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyelengaraan pemerintah masih ditemukan beberapa kendala dalam penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta ketentuan-ketentuan dan Pedoman pelaksanaannya, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kelancaran mekanisme pelaksanaan penegakan Hukum Pidana dirasa perlu untuk membentuk wadah guna memperoleh koordinasi antar Aparat Penegak Hukum (DILKEHJAPOL) sebagai sarana upaya memecahkan permaalahan yang timbul; Forum Komunikasi Pengadilan, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkehjapol) melibatkan unsur Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort.

Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang berkelanjutan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Forum Komunikasi Pengadilan, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkehjapol) tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan Rapat Koordinasi antara Aparat Penegak Hukum (Dilkehjapol) untuk mendapatkan persamaan dalam persepsi hukum