Tanjungpinang, Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Biro Hukum Sekreatriat daerah Provinsi Kepulauan Riau mencoba mendirikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat  agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia,sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab

Pepustakaan  adalah institusi pengelola koleksi karya tulis,karya cetak sdan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,informasi dan rekreasi para pemustaka. Yang dimaksud dengan pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan peprustakaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan umum pemerintahan merupakan hal penting yang menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dipandang perlu adanya aturan-aturan dalam bentuk Peraturan Daerah. Penyelenggaraanpemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban,dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan ketentuan lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lainnya.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalahpembuatan Peraturan Perundang-undangan yangmencakup tahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.Dalam konteks ini,

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

Naskah Akademis merupakan dokumen pendukung dalam rangka pembentukan suatu aturan atau lembaga. Dalam hal ini Naskah Akademis diperlukan dalam rangka pembentukan Bank Kepri. Naskah akademis ini dilaksanakan oleh Konsultan dengan system lelang yang disampaikan pada portal lelang yang dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Peraturan daerah (perda) Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama kepala daerah. Sebagai provinsi yang baru yeng terdiri dari 7 Kabupaten/kota yang terletak berdekatan dengan Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dll, sebagai negara kepulauan sudah tentu sangat rentan akan terjadinya bencana alam dan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti narkotika, perdagangan orang dan lain sebagainya maka dari itu Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap struktur dan infrastuktur Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mendukung sebagaimana hal tersebut diatas maka dipandang perlu dilakukan Sosialisasi terhadap peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. 

Dalam rangka Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum kepada penyelenggara pemerintah daerah untuk meningkatkan peran dan fungsi kinerja aparatur dalam upaya peningkatan dan terciptanya kepastian hukum. Fungsi hukum dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah  Kabupaten/Kota dan Para SKPD terkait di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya menangani dan menyelesaikan masalah-masalah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan berkoordinasi melalui Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan, Para SKPD terkait di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau untuk saling memberikan informasi dan menyamakan arah dan persepsi khususnya pada bidang Hukum di daerah masing-masing, serta dalam upaya peningkatan dan terciptanya kepastian hukum.