Tanjungpinang, Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah daerah merupakan bagian integralnya yangtelah memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir itu ialah suatu masyarakat adil dan makmur, material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Umumnya semua negara yang mempunyai wilayah yang luas menganut kebijaksanaan desentralisasi yang dimanifestasikan dalam bentuk unit pemerintahan bawahan (sub national goverment) dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Sebagai implikasi dari pemeberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undnag-Undnag ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat maka masing-masing daerah memiliki keleluasaan dan kebebasan untuk membentuk produk hukumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerahnya tanpa harus terlalu banyak tergantung dan selalu menunggu petunjuk pemerintah pusat.

Tanjungpinang, Penyelenggaraan umum Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hal penting yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu adanya aturan-aturan dalam bentuk Produk Hukum Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah  dalam melaksanakan tugas, wewenang, kebijakan dan tanggungjawab serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

Tanjungpinang, Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabag Pengkajian Produk Hukum Kab/Kota Bapak RIAWAN WIJAYANTO, SH, MM selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan mengatakan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyusun, mengajukan dan menetapkan Rancangan Produk Hukum menjadi Produk Hukum Daerah. Adapun Produk Hukum Daerah dimaksud meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Sebagai upaya mensuskseskan program pemerintah dalam hal pemberantasan kemiskinan, Biro Hukum berinisiasi untuk membuat suatu Peraturan tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan syarat-syarat masyarakat miskin tersebut akan diatur lebih lanjut dan disesuaikan dengan  hasil dari Badan Statistik di Daerah. Uji Publik Ranperda tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat miskin khususnya yang berada pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Masukan-masukan dari Uji Publik Ranperda Bankum yang dihadiri oleh Instansi terkait, Akademisi, Praktisi Hukum serta LSM akan menjadi masukan untuk menjadi bahan dalam pembahasan Ranperda Bankum antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Biro Hukum  dengan Banleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang, Mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan, tak peduli dia kaya atau miskin. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kekecualian. Secara umum, bantuan hukum bisa diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu --biasanya diukur secara ekonomi. Ini juga bisa diartikan, penyediaan bantuan pendanaan bagi orang yang tidak mampu membayar biaya proses hukum (Collins Essential English Dictionary 2nd Edition, 2006). Karena bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak, maka ada dua esensi dari bantuan hukum: rights to legal representation dan access to justice.

Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin ini lebih dipertegas dengan dikeluarkannya UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana didalam pasal 33 UU No 16 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut :