Tanjungpinang, Kamis 25 Februari 2016 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Riau mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Riau dengan Tema “TERCIPTANYA KERJASAMA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANGKA PENYEDIAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM” bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Riau. Adapun peserta Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, SKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan perwakilan Perguruan Tinggi di Kota Tanjungpinang. Sedangkan Narasumber terdiri dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri (ibu Hj. MARIYANI EKOWATI, S.H,., M.M dan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia (Bapak Drs. Buddy Wihardja, M.Si). Dalam Pemaparannya, Ibu Hj. MARIYANI EKOWATI, S.H,.M.M sebagai Narasumber yang pertama menjelaskan tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 12 November 2015. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau kedatangan tamu dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun agenda yang dilakukan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah melakukan kegiatan Kaji Terap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ada di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Alasan mereka datang ke Provinsi Kepulauan Riau untuk kaji terap adalah karena JDIH Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan penghargaan sebagai Pengelola Terbaik Ketiga tingkat Provinsi Se-Indonesia.

Acara pertemuan dibuka oleh Kabag Dokumentasi, Bapak  Bambang Hermanto Malik. Adapun perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah : Bapak  Kuntum Purnomo, SH, MH (Kabag Peraturan Perundang-undangan), Bapak  Ibnu Kholdun, SH (Kasubbag TU), Ibu. Justimar, SH, MH (Kasubbag Perumusan Kebijakan Kab/Kota), Alfa Edison, SH (Kasubbag Penyusunan Perda).

Tanjungpinang, 25 Agustus 2015 bertempat di ruang rapat Gubernur Kepulauan Riau Gedung A Lantai 4 Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Biro Hukum melaksanakan Rapat kegiatan Program Legislasi Daerah Tahun 2015 yang kedua. Rapat dibuka oleh Ibu. Mariyani Ekowati, SH.MM selaku Kepala Biro Hukum Setda Prov.Kepri pada pukul 10.00 WB. Adapun peserta rapat berjumlah 28 orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun agenda rapat Prolegda tersebut adalah Penyampaian usulan Program Pembentukan Peraturan  Daerah Provinsi (PROPEMPERDA PROV) untuk tahun 2016, Pembahasan urgensy usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepri, dan Lain-lain yang dianggap perlu.

Mengawali rapat kegiatan Prolegda, Ibu. Mariyani Ekowati, SH,MM menyampaikan hasil Program Legislasi Daerah antara lain bahwa :

Tanjungpinang, 17 Juni 2015 bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Gedung A Lantai 3 Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Biro Hukum melaksanakan kegiatan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2015. Rapat dibuka langsung oleh Ibu. Mariyani Ekowati, SH.MM selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada pukul 09.00 WIB. Adapun agenda rapat Prolegda tersebut adalah Penyampaian usulan Program Legislasi Daerah untuk tahun 2016, Pembahasan urgensy usulan Rancangan Peraturan Daerah dan Lain-lain yang dianggap perlu.

Mengawali rapat kegiatan Prolegda, Ibu. Mariyani Ekowati, SH,MM menyampaikan hasil Program Legislasi Daerah antara lain bahwa :

    1. Ranperda tentang Ketenagalistrikan.
    2. Ranperda tentang Pertambangan Mineral.
    3. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah.
    4. Ranperda tentang Pelayanan Publik Prov. Kepri.
    5. Ranperda tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Prov. Kepri.

Tanjungpinang, Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi seperti itu, maka pencegahan menjadi layak didudukkan sebagai strategi perdananya. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Pemberantasan dan pencegahan korupsi sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003,  selain itu juga terdapat 6 (enam) lembaga pemberantasan korupsi yang sudah dibentuk di negara ini yakni;

    1. Operasi Militer di tahun 1957,
    2. Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967,