Tanjungpinang, Dana Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah  Daerah kepeda pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat, yang secara spesifik telah telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Hibah mempunyai 3 bentuk yaitu:

  1. Hibah dalam bentuk uang

  2. Hibah dalam bentuk barang

  3. Dan hibah dalambentuk jasa, dapat berupa bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Tanjungpinang, Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda "gratikatie" yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi "gratification" yang artinya "pemberian sesuatu/hadiah". Black's Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi atau Gratification adalah sebagai "a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit" yang dapat diartikan sebagai "sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan". Kita terkadang sangat sulit membedakan antara " hadiah (gift) " dengan " suap (bribe) " ketika berhadapan dengan pejabat.

Dari penjabaran diatas, jelas gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata.

Nota Kesepahaman/Kesepahaman atau juga biasa disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau pra – kontrak, pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya, khususnya bidang komersial, MoU sering digunakan oleh pihak yang berkaitan. Hal mana, MoU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan  maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Dengan kata lain, MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat  perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

Pada dasarnya MoU memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
  2. Content /isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Otonomi adalah kebebasan dan kemandirian pemerintahan untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.Otonomi ditujukan untuk meningkatkan Pelayanan publik, ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat di daerah, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana yang demokratis semakin berkembang. Sehingga terjalinnya komunikasi yang seimbang dan berkualitas antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat daerah,menciptakan suasana yang demokratis semakin berkembang. Sehingga terjalinnya komunikasi yang seimbang dan berkualitas antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu adalah adanya ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai suatu wujud dari proses pelaksanaan otonomi.

Tanjungpinang, Sebagai Wujud dari ketatakelolaan pemerintah yang baik dapat dilihatdari terpenuhinya pelayanan publik yang disajikan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam penyampaian dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat. Adapun penyampaian tersebut harus didasari oleh ketentuan yang berlaku yang sesuai dengan kaidah dan standarisasi yang tertuang dalam Peraturan PresidenNomor 33 tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah berkontribusi dengan cara menyebarluaskan produk hukum melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang sejatinya sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah untuk mewujudkan pelayan yang prima kepada semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkan efektifitas pelayanan satu pintu untuk memperoleh data dan informasi melalui  jaringan dokumentasi dan informasi hukum(JDIH).