Tanjungpinang, Dana Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah  Daerah kepeda pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat, yang secara spesifik telah telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Hibah mempunyai 3 bentuk yaitu:

  1. Hibah dalam bentuk uang

  2. Hibah dalam bentuk barang

  3. Dan hibah dalambentuk jasa, dapat berupa bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) Permendagriharus memenuhi kriteria paling sedikit yaitu:

  1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan

  2. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

  3. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Dan yang perlu diperhatikan adalah pemberian dana hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian dana hibah ini juga dapat diberikat kepada:

  1. Pemerintah

  2. Pemerintah daerah lainnya

  3. Perusahaan daerah

  4. Masyarakat dan/atau

  5. Organisasi masyarakat.

Pengajuan dan persyarat

  1. Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan hibah secara tertulis kepada Kepada Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).
  2. Permohonan tertulis dimaksud dibubuhi cap dan tandatangan oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi masyarakat.
  3. Permohonan tertulis dimaksud dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  • proposal memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, dan rencana penggunaan dana hibah.
  • Fakta integritas
  • Surat pernyataan bersedia untuk diaudit, dan Foto copy akta pendirian bagi organisasi kemasyarakatan

   4. Permohonan dilengkapi dengan persayaratan administrasi dan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan dokumen teknis

Kelengkapan persyaratan administrasi adalah sebagai berikut;

  1. Akta notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan.
  2. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit
  3. Surat peryataan bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah
  4. NPWP
  5. Surat keterangan domisili lembaga dari kelurahan/desa setempat
  6. Fotocopy surat keterangan terdaftar (SKT) yang telah dilegalisir oleh kantor kesatuan bangsa dan politik setempat.
  7. Bukti kontrak gedung/bangunan bagi lembaga yang kantornya mengontrak yang diketahui pejabat yang berwenang.
  8. Salinan/fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutanlain.
  9. Salinan salinan rekening Bank yang masih aktif  atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah
  10. Surat pernyataan tidak menerima hibah ganda untuk kegiatan yang sama.