Tanjungpinang, Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

TUJUAN PROLEGDA

  1. Memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Daerah.
  2. Menetapkan skala prioritas penyusunan Rancanagan Peraturan Daerah untuk jangka panjang, menengah atau pendek.
  3. Menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah.
  4. mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan.
  5. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.

Penyusunan Prolegda berdasarkan atas:

1. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
2. Rencana pembangunan daerah;
3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. aspirasi masyarakat daerah.(pasal 9 ayat 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014)

Mengingat peranan Peraturan Daerah yg demikian penting dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan, agar berbagai perangkat hukum yg diperlukan dlm rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas.

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
3. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu

Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi Daerah dan Biro Hukum Provinsi atau Bagian Hukum Kabupaten/Kota