Tanjungpinang, Sebagai Wujud dari ketatakelolaan pemerintah yang baik dapat dilihatdari terpenuhinya pelayanan publik yang disajikan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam penyampaian dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat. Adapun penyampaian tersebut harus didasari oleh ketentuan yang berlaku yang sesuai dengan kaidah dan standarisasi yang tertuang dalam Peraturan PresidenNomor 33 tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah berkontribusi dengan cara menyebarluaskan produk hukum melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang sejatinya sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah untuk mewujudkan pelayan yang prima kepada semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkan efektifitas pelayanan satu pintu untuk memperoleh data dan informasi melalui  jaringan dokumentasi dan informasi hukum(JDIH).

Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwa penyampaian dokumentasi dan informasi hukum yang baik tentunya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang selanjutnya menimbulkan kesepahaman yang akan berujung pada kesadaran masyarakat akan hukum. Sehingga boleh dikatakan bahwa JDIH mengambil peran penting dalam bagian peningkatan pembangunan hukum nasional.

Selain itu dalam rangka untuk mengembangkan program SJDIH yang akan berkelanjutan, maka dalam wacana selanjutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mengikutsertakan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota untuk menyebarluaskan tidak hanya Produk Hukumnya saja tapi semua data dan informasi khususnya tentang hukum dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, tepat dan akurat dalam pelayanan satu pintu yang dikelolah JDIH.

Dan untuk diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional telah mengambil peran sebagai anggota JDIH Nasional yang sekaligus sebagai pusat JDIH bagi satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan demikian untuk mendukung tugas tersebut serta guna meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pada JDIH diperlukan penguatan, salah satunya adalah dengan melaksanakan SOSIALISASI JDIH