Tanjungpinang, Yang menjadi pokok persoalan Sengketa wilayah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Jambi tentang P. Berhala adalah dengan dikeluarkannya Permendagri No. 44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala. Persoalan sengketa kepemilikan Pulau Berhala oleh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan Provinsi Jambi disebabkan batas wilayah yang tidak jelas. Ini dapat dilihat dari peta administratif Kabupaten Lingga yang tidak mencantumkan secara jelas skala, titik koordinat, dan sumber data. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Biro Hukum Setda Prov. Kepri melakukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian dimaksud. Keputusan MK tersebut mengacu pada putusan uji materi MA No. 49 P/HUM/2011 tertanggal 9 Februari 2011, yang telah menetapkan Pulau Berhala bagian dari wilayah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri).    "Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Kepulauan Riau bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,"

Dalam putusannya, Mahkamah kembali mengutip pertimbangan putusan No. 32/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang untuk membagi wilayah termasuk menentukan batas-batas wilayahnya.

Dengan adanya putusan ini, maka P. Berhala sepenuhnya milik Pemprov. Kepri Dengan begitu, klaim Jambi yang menyebutkan Pulau Berhala masuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak memiliki dasar hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah Putusan yang final dan mengikat, sehingga sudah mendapatkan kepastian hukum. Putusan dimaksud juga sudah di tembusi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI untuk segera ditindaklanjuti.