Tanjungpinang, Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

TUJUAN PROLEGDA

  1. Memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Daerah.
  2. Menetapkan skala prioritas penyusunan Rancanagan Peraturan Daerah untuk jangka panjang, menengah atau pendek.
  3. Menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah.
  4. mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan.
  5. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah.

Putusan sela ( interim meascure ) adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata.Putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Eksepsi yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa biasanya memegang peranan penting untuk dijatuhkannya putusan sela oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Menurut pasal 185 ayat 1 HIR menyatakan bahwa Keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun perlu diucapkan didalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitahuan persidangan. Putusan sela dimaksud juga bukanlah merupakan putusan final, dimana putusan sela ini berlaku sampai dengan adanya putusan lain yang lebih mengikat.

Tanjungpinang, Sebuah Referensi Hukum akan diperlukan apabila Aparatur Pemerintah dan Masyarakat luas mencari sesuatu untuk membuat suatu hal yang diperlukan baik itu kepentingan sendiri ataupun kepentingan rakyat banyak, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum bukanlah  Sejarah siapa yang menerbitkan Hukum ataupun Peraturan tersebut tetapi  Hukum dibuat untuk menjadikan dasar acuan untuk memberikan arahan dan aturan  kebaikan hidup berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat dengan baik dan benar agar keteraturan dan keharmonisan itu dapat terwujudkan. Referensi Hukum ini terdiri dari buku-buku dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan, diharapkan dengan adanya referensi hukum ini baik aparatur pemerintah maupun masyarakat banyak dapat lebih memahami tentang hukum dan mengetahui lebih banyak lagi hal-hal yang telah diatur oleh Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya aparatur pemerintah maupun masyarakat tidak melanggar aturan dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanjungpinang, Yang menjadi pokok persoalan Sengketa wilayah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Jambi tentang P. Berhala adalah dengan dikeluarkannya Permendagri No. 44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala. Persoalan sengketa kepemilikan Pulau Berhala oleh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan Provinsi Jambi disebabkan batas wilayah yang tidak jelas. Ini dapat dilihat dari peta administratif Kabupaten Lingga yang tidak mencantumkan secara jelas skala, titik koordinat, dan sumber data. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Biro Hukum Setda Prov. Kepri melakukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian dimaksud. Keputusan MK tersebut mengacu pada putusan uji materi MA No. 49 P/HUM/2011 tertanggal 9 Februari 2011, yang telah menetapkan Pulau Berhala bagian dari wilayah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri).    "Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Kepulauan Riau bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,"

Tanjungpinang, Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. Kali ini saya akan menulis artikel tentang Upaya Hukum Biasa (BANDING, KASASI dan VERZET). Dan Insya Allah ke depannya saya akan menulis Artikel tentang UPAYA HUKUM LUAR BIASA. Semoga Artikel ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.....

UPAYA HUKUM BIASA
Upaya hukum biasa terdiri dari : banding, kasasi dan verzet.