Tanjungpinang, Rancangan Peraturan Daerah adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat pengaturan. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, SKPD Pemrakarsa membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Biro Hukum dan SKPD terkait.

Didalam penyusunan rancangan peraturan daerah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Gambaran ideal kondisi perda yang akan diatur.
2. Mengapa Pemerintah perlu mengatur Perda dimaksud.
3. Tujuan dari perda yang akan diatur.
4. Fungsi Perda dimaksud, apakah dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

5. Apakah perda dimaksud dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1313 KUHperdata. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sehubungan dengan hal tersebut diatas terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 1320 KUHPerdata,

Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah  memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut:

   1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Artinya sepakat antara para pihak untuk melakukan suaru perjanjian yang mana atas perjanjian dimaskud terdapat akibat hukum bagi para pihak yang bersepakat

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi anak dan diskriminasi, banyak anak-anak gelandangan tanpa pengawasan orang tua dan anak-anak jalanan yang hidup serba bebas tanpa adanya pengawasan, sehingga seringkali anak-anak tersebut kehilangan masa depannya.

Pemerintah sebenarnya bertanggungjawab penuh atas anak-anak terlantar yang kehilangan masa depannya, hal ini tercantum didalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Tanjungpinang, Istilah referensi berasal dari bahasa inggris yaitu refer to yang artinya to turn to far aid or information“ berpaling atau merujuk kepada suatu untuk mendapatkan bantuan atau informasi “. Dengan demikian mengingat pentingnya suatu Informasi tersebut maka pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan pelaksanaan Pembangunan terutama pada bidang pengetahuan guna membentuk SDM yang qualified perlu memberikan dukungan dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Daerah Sudah melaksanakan pengadaan buku hukum dan buku peraturan perundang-undangan sebagai referensi yang sementara ini fasilitas tersebut dapat digunakan oleh ruang lingkup internal Seluruh SKPD Pemprov Kepri. Dalam wacana kedepan Pemerintah Daerah melalui Bagian Dokumentasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan membuka Layanan Referensi sebagai bentuk apresiasi dengan memberikan bantuan jasa kepada pengguna seperti masyarakat dan mahasiswa agar mudah mendapatkan sumber-sumber Informasi dan data untuk keperluan study atau penelitian dengan menyediakan perpustakaan khusus dibidang hukum setelah fasilitas dianggap memadai.

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Produk Hukum yang baik adalah Produk Hukum yang harus tertib regulasi. Tujuannya adalah agar Pedoman pembuatan produk hukum daerah   sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum dan Sesuai dengan batas kewenangan, prosedur dan substansi. Sedangkan manfaatnya Pembentukan Produk Hukum Daerah harus  sejalan dengan Sistem Hukum Nasional dan dapat menjadi tolak ukur pembinaan dan pengawasan serta tertib kewenangan, tertib substansi dan tertib implementasi

Keuntungan Produk Hukum yang tertib Regulasi :

  1. dapat menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah dalam pembentukan produk hukum daerah