Dasar Hukum Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017

Pasal 24

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesra melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang di bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang–undangan, pembinaan dan pengawasan produk hukum dan bantuan hukum.

Pasal 25

(1) Biro Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan pengendalian dibidang hukum;

b. pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum;

c. pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum daerah;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengkajian dan evaluasi produk hukum;

e. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur dilingkungan pemerintah provinsi;

f. pelaksanaan sosialisasi dan dokumentasi hukum produk hukum nasional dan daerah;

g. penyelenggaraan urusan ketatausahaan biro; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Biro Hukum mempunyai rincian tugas:

a. merumuskan program kerja di lingkungan Biro Hukum;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Hukum;

c. membina bawahan di lingkungan Biro Hukum;

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Hukum;

e. menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Peraturan Perundang-undangan;

f. menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Bantuan Hukum;

g. menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum daerah;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Hukum;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Hukum; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.