DOKUMEN HUKUM


Reset
# Kategori Dokumen Jenis Dokumen Nomor Tahun Judul Status Dokumen Dilihat
41 Peraturan Perundang-Undangan PERATURAN GUBERNUR 38 2023 Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berlaku
Peraturan Baru
18384
42 Peraturan Perundang-Undangan PERATURAN GUBERNUR 39 2023 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Berlaku
Peraturan Baru
27
43 Peraturan Perundang-Undangan PERATURAN DAERAH 4 2023 PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH TAHUN 2023-2050 Berlaku
Peraturan Baru
17251
44 Peraturan Perundang-Undangan PERATURAN GUBERNUR 42 2023 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Berlaku
Peraturan Baru
17074
45 Peraturan Perundang-Undangan PERATURAN GUBERNUR 48 2023 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Berlaku
Peraturan Baru
17018
46 Peraturan Perundang-Undangan PERATURAN GUBERNUR 5 2023 Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Berlaku
Peraturan Baru
1260
47 Peraturan Perundang-Undangan PERATURAN GUBERNUR 52 2023 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS Berlaku
Peraturan Baru
655
48 Peraturan Perundang-Undangan PERATURAN GUBERNUR 53 2023 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN Berlaku
Peraturan Baru
519
49 Peraturan Perundang-Undangan PERATURAN GUBERNUR 54 2023 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS Berlaku
Peraturan Baru
16
50 Peraturan Perundang-Undangan PERATURAN GUBERNUR 60 2023 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Berlaku
Peraturan Baru
21